Saturday, May 28, 2016

Benarkah Dalang Kudeta Mei 98 Menyesal?

Benarkah Dalang Kudeta Mei 98 Menyesal?

 
 
 
 
 
 
2 Votes

Gambar: baranews.co
18 Desember 2012 Prabowo bersabda, “Saya Letnan Jendral mantan Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat yang hampir Kudeta. Menyesal juga saya nggak jadi Kudeta!” Benarkah Prabowo menyesal?
Kudeta Mei 98 Adalah Kisah Nyata
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), KUDETA artinya perebutan KEKUASAAN dengan paksa secara tidak sah. MENGUDETA artinya MEREBUT kekuasaan dengan paksa secara tidak sah.
Sejak tahun 1998 sekelompok orang Indonesia menggiring opini publik untuk meyakini kudeta HANYA berarti MEREBUT kekuasaan presiden. Itu sebabnya mereka yang menuduh Prabowo kudeta nggak becus membuktikannya sebab Prabowo memang tidak mengudeta presiden Soeharto maupun presiden Habibie.
Padahal, kudeta Mei 98 adalah kisah nyata. Yang kekuasaannya direbut dengan paksa secara tidak sah bukan presiden namun Panglima ABRI dan Panglima Tertinggi. Itu sebabnya pada tanggal 20 Mei 1998, jam 20.00 WIB, presiden Soeharto memberi Wiranto Inpres No 16 Tahun 1998 yang isinya mengangkat Panglima ABRI, Jendral Wiranto menjadi Panglima Komando Operasi Keamanan dan Keselamatan Nasional dan Kasad Jenderal Subagyo sebagai wakilnya.
Gerakan “Reformasi Damai” mahasiswa dilakukan tanpa kekerasan dan sesuai UUD 45, itu sebabnya mustahil mengancam keamanan dan keselamatan nasional. Juga tidak ada gerakan masyarakat yang bersifat anarkis pada Mei 1998. Makanya, Inpres No 16 Tahun 1998 mustahil diberikan kepada Wiranto untuk mengamankan dan menyelamatkan NKRI dari mahasiswa dan masyarakat.
Ancaman Amien Rais memimpin demonstrasi sejuta umat di Monas tanggal 20 Mei 1998 adalah pepesan kosong. Klaim Prabowo dan Kivlan Zen berhasil mencegah unjuk rasa sejuta umat di Monas adalah omong kosong. Tindakan pasukan Kostrad mengamankan Istana dan Monas dari unjuk rasa sejuta umat pimpinan Amien Rais adalah pertunjukan lenong tanpa penonton. Kenapa demikian? Karena Amien Rais bukan pemimpin reformasi. Meskipun berlagak pemimpin reformasi faktanya Amien Rais tidak punya masa untuk diajak demonstrasi ke Monas. Dia dibenci dan dihina mahiswa. Inilah buktinya:
Senin 18 Mei 1998, siang, Amien Rais keluar dari gedung MPR (Nusantara 3) dengan gagah perkasa. Sambil melambaikan tangan dia naik ke atap mobil yang lalu melaju mendekati mahasiswa. Apakah kumpulan sekitar 4.000 mahasiswa Forkot (Forum Kota) di halaman gedung MPR mengelu-elukannya sebagai pemimpin? Mohon maaf, tanpa mengurangi rasa hormat, mereka melemparinya dengan botol dan gelas air kemasan serta sisa nasi bungkus sambil mencaci-maki, mengejek dan menghinanya.
Malamnya Forkot keluar dari gedung MPR dan bergerak menuju istana merdeka. Tentu saja mereka di hadang oleh aparat. Saat itulah Amien Rais mengadakan jumpa pers dan membual akan memimpin demonstrasi sejuta umat ke Monas pada tanggal 20 Mei 1998. Meskipun cerdik namun tindakan Amin Rais mencegat di tikungan lalu berlagak pemimpin perjuangan reformasi benar-benar pepesan kosong.  Amin Rais yang diejek dan dihina serta dilempari mahasiswa mustahil memimpin demonstrasi sejuta mahasiwa ke Monas. Karena ancaman Amin Rais hanya pepesan kosong maka klaim Pangkostrad Prabowo dan Kastaf Kostrad Kivlan Zen berhasil mencegah demonstrasi sejuta orang di Monas benar-benar omong kosong. Gerakan pasukan Kostrad mengamankan Monas dan Istana dari unjuk raja sejuta umat hanya pertunjukkan lenong tanpa penonton.
Karena gagal ke istana, Forkot pun kembali ke gedung MPR. Saat itu mahasiswa saling meyakinkan bahwa presiden adalah mandataris MPR dan MPR adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat, itu sebabnya tindakan yang benar adalah memberi amanat kepada MPR untuk melengserkan Soeharto. Itu sebabnya mahasiswa pun bertekad tetap menguasai gedung MPR dan melupakan istana. Melakukan demontrasi di Monas dengan Amin Rais? Tak U U ya!
Sesungguhnya, siapa yang mengancam keamanan dan keselamatan nasional pada tanggal 20 Mei 1998? Tentu saja Danjen Kopassus dan Pangkostrad yang membangkang perintah Panglima ABRI Wiranto. Tindakan keduanya disebut MAKAR alias KUDETA. Kenapa demikian?
Karena tanggal 12 Mei 1998 di Jakarta hanya ada 3 kompi (kompi 180-200 prajurit) pasukan Kostrad. Meskipun tidak diizinkan Mabes ABRI (Pangab) namun Prabowo menggerakkan pasukan Kostrad atas biaya sendiri sehingga pada tanggal 16 Mei 1998, minimal ada 20 batalion (batalion 700-1.000 prajurit) Kostrad gentayangan di Jakarta. Danjen Kopassus juga menggerakkan ke 4 grup pasukan Kopassus ke Jakarta tanpa perintah Pangab.
Kenapa Wiranto tidak pernah mengakui dirinya dikudeta oleh Danjen Kopassus dan Pangkostrad pada Mei 1998? Saya tidak tahu! Karena menganggapnya AIB bagi ABRI dan dirinya sendiri itu sebabnya Wiranto menyebutnya “masalah konsolidasi”? Saya tidak tahu. Namun kita tahu, Pangkostrad dan Danjen Kopassus memang makar saat itu. Dan kita juga tahu ABRI menganut doktrin pertentangan di dalam ABRI tidak boleh diketahui umum.
Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI)
Gambar: pertahananranger.blogspot.com
Pada tahun 1998, ABRI terdiri dari 4 angkatan tersebut di bawah ini.
1. Angkatan Darat (AD)
2. Angkatan Laut (AL)
3. Angkatan Udara (AU)
4. Polisi Republik Indonesia (Polri)
Mengamankan gedung MPR adalah tindakan OPERASIONAL. Latihan pencak silat namanya tindakan PEMBINAAN. Kuasa untuk menyuruh pasukannya berlatih pencak silat namanya komando PEMBINAAN. Wewenang menggerakan pasukannya menghadang mahasiswa masuk gedung MPR namanya komando OPERASIONAL.
KOMANDO operasional keempat angkatan dipegang oleh Pangab. Artinya hanya Pangab yang berwenang memberi perintah untuk melakukan operasi. Komando Pembinaan  AD (Angkatan Darat) di tangan Kasad (Kepala Staf Angkatan Darat). AL (Angkatan Laut) di tangan Kasal (Kepala Staf Angkatan Laut). AU (Angkatan Udara) di  tangan Kasau (Kepala Staf Angkatan Udara). Polisi Republik Indonesia (Polri) di tangan Kapolri (Kepala Kepolisian Republik Indonesia).
Karena hanya punya komando Pembinaan maka Kasad, Kasal, Kasau dan Kapolri hanya berwenang menggerakkan pasukannya untuk berlatih (pencak silat) namun tidak berkuasa untuk menggerakkan pasukannya beroperasi (menghalau mahasiswa dari gedung MPR). Yang berkuasa mengoperasikan pasukan menghadang mahasiswa masuk gedung MPR hanya Pangab.
Apakah Pangab boleh mendelegasikan komando operasionalnya kepada Kasad, Kasal, Kasau dan Kapolri? Tidak boleh! Apakah Pangab boleh memerintah Kasad, Kasal, Kasau dan Kapolri untuk memimpin pasukan melakukan operasi? Tidak boleh! Kenapa demikian? Karena Kasad, Kasal, Kasau dan Kapolri bukan hanya tidak punya Komando operasional namun juga tidak boleh mengemban komando operasional. Kasad, Kasal, Kasau dan Kapolri baru boleh mengemban komando operasional bila negara dalam darurat atas perintah Panglima Tertinggi. Hanya presiden yang berhak menyatakan negara dalam darurat.
Tindakan Kasal dan atau Kasau dan atau Kapolri menggerakkan apalagi memimpin pasukannya melakukan operasi militer, misalnya, menghadang mahasiswa masuk gedung MPR, namanya MAKAR alias KUDETA alias MEREBUT kekuasaan Pangab dengan paksa secara tidak sah. Yang dikudeta bukan presiden namun Panglima ABRI.
Angkatan Darat (AD)
Organisasi Angkatan Darat terdiri dari:
1. Markas Besar Angkatan Darat (Mabesad)
2. Komando Utama Tempur (Kotama)
3. Komando Daerah Militer (Kodam)
4. Komando Utama Pembina Doktrin, Pendidikan dan Latihan (Kodiklat)
Angkatan Darat memiliki 13 Kodam yaitu:
1.    Kodam Iskandar Muda – Banda Aceh
2.    Kodam I/Bukit Barisan – Medan
3.    Kodam II/Sriwijaya – Palembang
4.    Kodam Jaya – Jakarta
5.    Kodam III/Siliwangi – Bandung
6.    Kodam IV/Diponegoro – Semarang
7.    Kodam V/Brawijaya – Surabaya
8.    Kodam VI/Mulawarman – Balik Papan
9.    Kodam VII/Wirabuana – Makasar
10.    Kodam IX/Udayana – Bali
11.    Kodam XII/Tanjungpura – Pontianak
12.    Kodam XVI/Pattimura – Ambon
13.    Kodam XVII/Cendrawasih – Jayapura
Angkatan Darat memiliki dua Komando Utama Tempur (Kotama) yaitu:
1.    Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Kostrad)
2.    Komando Pasukan Khusus (Kopassus)
Panglima Daerah Militer (Pangdam)
Kodam dipimpin oleh Pangdam (Panglima Daerah Militer). Selain memiliki komando pembinaan Pangdam juga mengemban komando operasional. Artinya selain berwenang menggerakkan pasukannya berlatih, Pangdam juga berkuasa untuk menggerakkan bahkan memimpin pasukannya mengamankan teritorialnya.
Ketika menghadapi kerusuhan Mei 1998 Pangdam Jaya tidak perlu menunggu perintah Pangab untuk mengamankan Jakarta sebab dia sudah memiliki komando operasional pengamanan Jakarta (teritorialnya) bersama Kapolda Metro Jaya.
Pada tanggal 17 Mei 1998 Pangdam Jaya (Syafrie Syamsuddin) menerima komando operasional (surat perintah) dari Pangab untuk menjaga keamanan istana dan kediaman presiden. Sebelum menerima perintah tersebut dari Pangab, Pangdam tidak berwenang untuk menggerakkan pasukannya mengamankan istana dan rumah presiden. Apabila surat tersebut di cabut oleh Pangab maka Pangdam pun tidak berwenang lagi atas operasi pengamanan istana dan kediaman presiden.
Tindakan Pangdam menggerakkan pasukan di luar Protap (prosedur tetap) dan atau perintah Pangab namanya makar alias kudeta.
Pangkostrad Dan Danjen Kopassus
Gambar: kaskus.co.id
Kostrad dipimpin oleh Pangkostrad (Panglima Kostrad) sedangkan Kopassus dipimpin oleh Danjen (Komandan Jenderal). Pangkostrad dan Danjen Kopassus punya komando PEMBINAAN namun tidak memiliki KOMANDO operasional. Keduanya hanya berwenang menggerakkan pasukannya untuk berlatih namun tidak berkuasa untuk menggerakkan pasukannya melakukan operasi militer.
Pangkostrad dan Danjen Kopassus juga tidak boleh mengemban komando operasional. Itu sebabnya Pangab tidak berkuasa memerintah Pangkostrad dan Danjen Kopassus menggerakkan pasukannya melakukan operasi, juga tidak berwenang menyuruh Pangkostrad dan Danjen Kopassus memimpin operasi militer (misalnya: menghadang mahasiswa masuk gedung MPR). Pangab hanya berwenang memerintah Pangkostrad dan Danjen Kopassus menyerahkan pasukannya kepada Pangdam untuk digerakkan oleh Pangdam melakukan operasi militer.
Pangkostrad dan Danjen Kopassus baru boleh mengemban komando operasional dari Panglima Tertinggi bila negara dalam darurat dan Pangab, Kasad dan Pangdam berhalangan melaksanakan tugasnya. Hanya presiden yang berhak untuk menyatakan negara dalam darurat dan memerintahkan Pangkostrad dan Danjen Kopassus melakukan tindakan operasional.
Tindakan Danjen Kopassus dan Pangkostrad menggerakkan apalagi memimpin pasukannya melakukan operasi militer disebut makar alias kudeta alias merebut kekuasaan dengan paksa secara tidak sah. Yang dikudeta adalah Pangdam dan Pangab serta Penglima Tertinggi (Presiden). Pangdam dikudeta daerah kekuasaannya (teritorial). Panglima ABRI dikudeta komando operasionalnya. Panglima Tertinggi dikudeta kehormatannya.
Bawah Kendali Operasi (BKO)
Pangkostrad dan Danjen Kopassus tidak punya komando operasional. Tidak berwenang untuk menggerakkan apalagi memimpin pasukannya melakukan operasi militer. Keduanya hanya memiliki  komando pembinaan untuk menggerakkan pasukannya berlatih agar siap beroperasi kapan saja dibutuhkan. Keduanya hanya berwenang memasok pasukan atas perintah Pangab ke Pangdam. Pasukan Kostrad yang diserahkan ke Pangdam disebut pasukan BKO (Bawah Kendali Operasi). Pasukan Kostrad BKO tetap menggunakan atribut Kostrad-nya namun tidak tunduk dan melapor lagi ke Pangkostrad. Pasukan Kostrad BKO taat kepada Pangdam. Hal yang sama juga berlaku bagi tim Kopassus BKO.
Pangdam tidak boleh minta pasukan ke Pangkostrad atau Danjen Kopassus. Bila membutuhan tambahan pasukan Pangdam memintanya ke Pangab (Mabes ABRI). Apabila Pangab menyetujuinya maka Mabes ABRI pun mengeluarkan surat perintah kepada Kostrad atau Danjen Kopassus untuk menyiapkan pasukannya lalu menyerahkannya ke Pangdam. Serah terima pasukan BKO dilakukan dengan upacara serah terima.
Sintong Membubarkan Kudeta Kopassus
Gambar: vavai.com
Di dalam buku “Perjalanan Seorang Prajurit Para Komando” Letjen Sintong Panjaitan, penasihat militer Presiden Habibie bersaksi:
Saat itu Paspampres meminta agar personel Kopassus mundur dari area kediaman Presiden Habibie. Namun, personel korps baret merah itu menolak. Mereka hanya mau pindah jika mendapat perintah langsung dari komandannya yang saat itu adalah Danjen Kopassus Mayjen Muchdi PR. Saat itu mereka hanya menuruti perintah agar mengamankan presiden.
Paspampres yang kala itu di bawah komando Mayjen TNI Endriartono Sutarto pun gusar. Pasalnya, saat itu mereka hanya dibekali peluru hampa. Sementara, personel Kopassus saat itu dilengkapi peluru tajam. Mayjen Endriartono kemudian menghubungi Letjen Sintong Panjaitan meminta agar segera dikirimkan peluru tajam.
Letjen Sintong kemudian menghubungi bekas anak buahnya yang saat itu menjabat sebagai Wadanjen Kopassus, Brigjen Idris Gasing. Letjen Sintong meminta agar Brigjen Idris segera menarik pasukannya dari kediaman Presiden Habibie.
“Gasing coba perbaiki dulu posisi pasukanmu. Pasukan yang di sini tarik ke sana dan yang di sini tarik ke situ. Kalau perlu adakan koordinasi dengan Kodam Jaya agar semua dapat berjalan lancar,” kata Letjen Sintong Panjaitan.
Brigjen Gasing lantas bertanya situasi saat itu. “Komandanmu (Mayjen Muchdi PR) sedang sibuk menghadapi penggantian jabatan. Tarik pasukanmu malam ini juga. Kalau terjadi apa-apa, nanti kau yang disalahkan,” jawab Letjen Sintong.
Brigjen Gasing lantas melaksanakan perintah Letjen Sintong. Dia langsung berkoordinasi dengan Panglima Kodam Jaya, Mayjen TNI Sjafrie Sjamsoeddin. Akhirnya, sebagian personel Kopassus itu ditarik kembali ke Serang, Jawa Barat dan sebagian lagi ke Kartosuro, Jawa Tengah. Itu sebabnya ketika Danjen Kopasus Mayjen Muchdi PR turun ke jalanan dia pun gigit jari karena tidak menemukan pasukannya sebab semua anak buahnya sudah kembali ke barak.
Kivlan Zen Mencegah Demonstrasi Sejuta Umat
Gambar: kaskus.co.id
Di dalam buku “Konflik dan Integrasi TNI AD” Kepala Staf Kostrad Mayjen Kivlan Zen bersaksi:
“Karena Mayjen Sjafrie Sjamsoeddin sebagai Pangdam Jaya kekurangan pasukan dan meminta ke Kostrad, maka Kostrad menyiapkan pasukan tersebut. Karena tidak mendapatkan ijin dari Mabes ABRI, maka dengan menggunakan biaya pribadi Prabowo menyewa pesawat milik Mandala di Makasar dan pesawat milik Garuda di Surabaya. Hal ini dilakukan karena keadaan mendesak. Pasukan inilah yang dinilai Habibie sebagai ‘pasukan liar’ dan bisa membahayakan. Sejumlah kalangan bahkan menuding Prabowo hendak melakukan kudeta.
Kivlan mencatat setidaknya ada dua kekeliruan strategis militer Wiranto selama menjadi Jenderal. Pertama adalah meninggalkan tempat dalam keadaan gawat dan kedua, tidak menggunakan pasukan cadangan di saat genting.
Menilai tidak bertanggungjawabnya Wiranto, maka beberapa pihak memutuskan untuk bertemu dengan Prabowo di Markas Kostrad pada malam harinya (14 Mei 1998 – Red). Setiawan Djodi, Adnan Buyung Nasution, Bambang Widjoyanto, Willibrordus Surendra Broto Rendra yang kerap disapa WS Rendra, Fahmi Idris, Maher Algadri, Hashim Djojohadikusumo, Amran Nasution, Din Syamsuddin, Fadli Zon, Amidhan, Iqbal Assegraf, Hajriyanto Thohari, Kolonel Adityawarman dan Kivlan Zen sendiri. Kedatangan mereka adalah meminta Prabowo untuk mengambil alih keamanan, seperti yang dilakukan oleh mertuanya, Soeharto pada tahun 1965 yang saat itu menjabat sebagai Panglima Kostrad. Namun permintaan itu tidak langsung diiyakan oleh Prabowo. Sebabnya, dia menilai situasi tahun 1965 dan 1998 sangat berbeda. Masih ada Panglima ABRI Jenderal Wiranto, KSAD Jenderal Subagyo HS, Wakil KSAD Letjen Sugiono. Panglima Kostrad berada pada level keempat,”
Ketika ribuan mahasiswa menduduki gedung parlemen, ia (red: Kivlan Zen) mengaku menggalang sejumlah organisasi massa pro-Soeharto merebut kembali gedung parlemen dari tangan mahasiswa. Tapi massa ini urung beraksi karena Soeharto mundur lebih cepat.
Kivlan mengaku mati-matian mencegah demonstrasi yang digalang Amien Rais, Ketua Pengurus Pusat Muhammadiyah, pada 20 Mei di kawasan Monas. Ia memerintahkan pasukannya membawa peluru tajam untuk menghadang massa. ”Saya sempat meminta Prabowo menemui Amien agar membatalkan niatnya. Jika tidak, dia bisa ditembak anak buah saya atau saya tangkap,” ujar Kivlan kepada Tempo. Dia juga mengatur agar tank dan panser ditempatkan di pusat kota. ”Lindas mereka yang memaksa masuk Monas dengan tank!,” ujar Kivlan kepada pasukannya saat itu.
Aksi sejuta orang di Monas kemudian batal.
Kesaksian Prabowo Tentang Perintah Wiranto
Gambar: republika.co.id
Kepada majalah Asiaweek Prabowo bersaksi: Saya (Prabowo-Red) memanggil pasukan, menyiagakan mereka. Pasukan ini selalu di bawah kendali operasional dari komandan garnisun. Itulah sistem kami. Saya pada dasarnya hanya berkapasitas sebagai pemberi saran. Saya tidak mempunyai wewenang.”
Atas wawancara Prabowo majalah Panji menulis: Menurutnya, semua panglima saat itu menerima perintah dari Mabes ABRI. Saat situasi genting, ada pembagian tugas, bahwa Kopassus dipasrahi mengawal presiden dan wakil presiden, sedangkan Kostrad diminta menjaga objek vital dan strategis. Kata Prabowo, untuk melaksanakan perintah Mabes ABRI itulah sejumlah pasukan berada di sekitar kawasan Istana dan Monas. “Pak Wiranto tahu persis bahwa perintah itu ada. Saksinya banyak, para panglima komando,” kata Bowo.
Atas kesaksian Prabowo Asiaweek menulis: Pada briefing komando 14 Mei, Pangab telah memerintahkan Kopassus menjaga kediaman Presiden dan Wakil Presiden. Perintah itu ditetapkan secara tertulis pada 17 Mei kepada perwira senior, termasuk Syafrie, Komandan Garnisun pada waktu itu, yang menunjukkan salinan perintah itu pada saya.
Tanggal 12 Mei, pasukan Kostrad di Jakarta berjumlah 3 kompi (1 kompi = 180-250 prajurit).
Tanggal 13 Mei 1998, empat batalion (batalion = 700-1.000 prajurit) pasukan Kostrad memasuki Jakarta yaitu:
1.    Batalion Infanteri (Yonif) Arhanudri 1, Serpong
2.    Yonif 305/Tengkorak, Karawang
3.    Yonif Linud 328/Dirgahayu, Cilodong
4.    Batalyon Kavaleri 1/Badak Ceta Cakti, Cijantung
Tanggal 14 Mei 1998, lima batalion Kostrad dikirim dari Jawa Barat dan 3 batalion di kirim dari Jawa Tengah serta 2 bation dari Jawa Timur memasuki Jakarta yaitu:
1.    Yonif 321/Galuh Taruna, Majalengka
2.    Yonif 323/Raider, Ciamis
3.    303/Setia Sampai Mati, Cikajang Garut
4.    Yonif Linud 330/Tri Dharma, Cicalengka
5.    Yonzipur 9/Para, Ujung Berung
1.    Yonif 411/Pendawa, Salatiga
2.    Yonif 412/Raider, Purworejo
3.    Yonif 413/Bremoro, Sukoharjo
1.    Yonif Linud 501/Bajra Yudha, Madiun
2.    Yonif Linud 503/Mayangkara, Mojokerto
Tanggal 15 Mei 1998, Lima Batalion kostrad dari Jawa Timur dan 1 batalion dari Makasar memasuki Jakarta yaitu:
Lima batalion pasukan Kostrad tiba di Jakarta. Mereka didatangkan dari Jawa Timur dengan pesawat terbang (pasukan Brigade Infanteri Lintas Udara ke-18 dan
1.    Yonif Linud 502/Ujwala Yudha Jabung, Malang
2.    Yonif 509/Dharma Yudha Jember
3.    Yonif 514/Sabadda Yudha Bondowoso
4.    Yonif 515/Ugra Tapa Yudha Tanggul, Jember
5.    Yonif Arhanudri 2/Kostrad Malang
1.    Yonif 721/Makkasau Makassar
Tanggal 16 Mei 1998, ada 20 batalion pasukan Kostrad yang gentayangan di Jakarta atas perintah dan biaya dari Pangkostrad Prabowo yang tidak punya komando operasional. Tindakan Prabowo itu melanggar perintah Panglima ABRI lewas Mabes ABRI. Tindakan Prabowo demikian namanya KUDETA.
Mengungkap  Kudeta Mei 1998
Gambar: portalkbr.com
Menurut Protap (Prosedur tetap), yang bertanggungjawab atas pengamanan presiden dan wakil presiden adalah Paspampres. Yang pada tanggal 17 Mei 1998 mendapat komando pengamanan Istana dan kediaman presiden adalah Pangdam.
Apabila Prabowo tidak membual tentang perintah Pangab kepada Danjen Kopassus untuk mengawal presiden dan wakil presiden dan kepada Pangkostrad untuk menjaga objek vital dan strategis, kenapa dia tidak menunjukkan Surat Perintahnya seperti Pangdam Jaya?  Bila Prabowo tidak membual dan perintah PAngab itu ada, seharusnya cara Danjen Kopassus dan Pangkostrad menjalankan perintah Pangab itu adalah menyerahkan pasukannya ke Pangdam bukan memimpin sendiri pasukannya melakukan operasi militer karena baik Pangkostrad maupun Danjen Kopassus tidak punya KOMANDO operasional. Tindakan Pangkostrad dan Danjen Kopassus memimpin anak buahnya melakukan operasi militer adalah KUDETA.
Pernyataan pasukan Kopassus kepada Komandan Paspampres Mayjen Endriartono, bahwa mereka hanya menaati perintah Danjen Kopassus adalah bukti mereka tidak dalam status BKO alias bergerak liar atas perintah Danjen Kopasus di luar komando Pangab.
Wadanjen Kopassus Brigjen Idris Gasing segera menggerakkan pasukannya kembali ke barak (Serang dan Kartasuro) malam itu juga karena takut disalahkan sebab menurut Letjen Sintong Panjaitan, saat itu Danjen Kopassus Mayjen Muchdi PR sedang sibuk menghadapi penggantian jabatan.
Bila keberadaan Kopassus di sekitar istana dan kediaman presiden atas komando Pangab, mustahil Idris Gasing takut disalahkan, bukan? Bila Kopassus memang bergerak atas komando sah, bukankah kembali ke barak berarti desersi? Bila benar mengemban komando pengamanan presiden dan wakil presiden bukankah kembali ke barak berarti mengkhianati sumpah Kopasus, “Lebih baik kembali nama dari pada gagal di medan tugas”?
Kerabatku sekalian, nampak gamblang sekali, tindakan Wadanjen Kopassus menggerakkan pasukannya kembali ke barak adalah bukti bahwa saat itu Kopassus bergerak liar atas perintah Danjen Kopassus di luar komando Pangab.
Kesaksian Prabowo kepada Asiaweek bahwa dirinya hanya berwenang memanggil dan menyiagakan pasukan untuk dikendalikan oleh komandan garnisun (red: Pangdam) dan tidak punya kendali operasional adalah bukti bahwa dirinya mengerti benar tugas dan wewenang Pangkostrad dan jalur komando Kostrad.
Tindakan Kivlan Zen mengecam Wiranto “tidak menggunakan pasukan cadangan (Kostrad) di saat genting” adalah bukti Wiranto tidak memberi perintah kepada Pangkostrad untuk memimpin pasukannya mengamankan Jakarta. Itulah bukti pasukan Kostrad bergerak liar atas perintah Prabowo di luar komando Pangab. Itu berarti Prabowo melakukan pembohongan publik dengan mengaku menggerakkan pasukan Kostrad atas perintah Wiranto. Itulah bukti Prabowo merebut kekuasaan Pangab secara tidak sah alias makar.
Kesaksian Kivlan Zen mati-matian mencegah demonstrasi yang digalang Amien Rais di kawasan Monas dan memerintahkan pasukannya menggunakan peluru tajam untuk menghadang masa dan melindas siapa saja yang memaksa masuk ke Monas dengan tank, adalah bukti saat itu pasukannya bergerak liar atas perintahnya di luar komando Pangab.
Handai tualanku sekalian, nampak gamblang sekali, seperti menggantang pakaian di bawah terik matahari. Danjen Kopassus Mayjen Muchdi PR dan Pangkostrad Prabowo Subianto melakukan KUDETA alias MAKAR alias merebut kekuasaan Pangab secara tidak sah.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...